Raker Dengan Sri Mulyani, Banggar DPR RI Sepakati Asumsi Dasar APBN 2025

04-09-2024 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Fauzi Amro usai Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Ruang Banggar, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024). Foto : Runi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Fauzi Amro mengungkapkan bahwa Banggar DPR RI menyepakati asumsi dasar untuk APBN (anggaran pendapatan belanja Negara) tahun 2025.

 

“Menurut kami ini menjadi penting, karena dalam pemerintahan yang transisi ada beberapa hal yang dilakukan perubahan sementara dari APBN nota keuangan dan APBN yang kita sepakati. Salah satunya penambahan di belanja Kementerian/ dan Lembaga,” ujar Fauzi Amro usai Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Ruang Banggar, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).

 

Asumsi dasar yang disepakati tersebut, misalnya, terkait pendapatan yang mengalami kenaikan, dari Rp2900 triliun menjadi Rp3000,1 triliun. Termasuk, sumber dari pendapatan berupa pajak yang sebesar Rp2400 triliun. Dari Bea cukai Kepabean kurang lebih sebesar Rp300an triliun, serta PNBP mengalami kenaikan menjadi 500 triliun.

 

Sementara, ditambahkan Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, belanja Negara sekitar 3600 triliun, baik belanja Kementerian/Lembaga (K/L), maupun transfer daerah. Belanja K/L ada berapa penambahan, diantaranya untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, juga program Lumbung pangan nasional (daerah dan desa) kurang lebih Rp15 triliun.

 

“Jadi total penambahan belanja K/L disepakati sekitar Rp117 triliun. Kami berharap ruang fiskal yang diberikan DPR ini sudah masuk dalam bagian visi Pak Prabowo kelak dia menjabat nanti,” jelasnya. (ayu/rdn)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...